Saat Pejabat Kehilangan EQ, Bisul Kemarahan Rakyat Pun Pecah

Adalah Tempo yang memakai analogi “Bisul yang pecah”. Dan tulisan ini pun bukanlah untuk menghina atau memperkeruh suasana. Justru sebaliknya, kita semua perlu belajar dari kejadian yang ada. Sayangnya, bangsa kita sering cepat lupa. Tahun 1998 pernah menjadi saksi kerusuhan besar yang meruntuhkan pemerintahan, salah satu sebabnya adalah karena para pemimpin saat itu gagal membaca kondisi rakyat. Alias apatis. Ketidakpedulian, ketidakpekaan, dan sikap arogan membuka jalan bagi amarah massa yang akhirnya meluas menjadi tragedi.

Dua puluh tahun lebih sudah berlalu, namun sayangnya kita melihat pola yang sama mulai terulang. Kali ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal sikap pejabat yang miskin kecerdasan emosi. Kata-kata yang mestinya menenangkan malah menyulut api. Ketika rakyat mengeluh, ada anggota DPR yang dengan enteng menyebut mereka “orang tolol.” Ketika rakyat ingin menyampaikan aspirasi, seorang pejabat daerah dengan gagah menantang, “Jangankan 5 ribu, 050 ribu juga saya tidak takut.” Pernyataan arogan seperti ini akhirnya terbukti memancing massa turun ke jalan dan menciptakan gejolak baru.

Padahal sejarah sudah mengajarkan kita, bahwa satu kalimat dari pejabat bisa lebih berbahaya daripada satu kebijakan. Kata-kata yang diucapkan di atas panggung adalah simbol negara. Dan ketika simbol itu melukai hati rakyat, maka kepercayaan runtuh seketika.

Kok Nggak Pakai Otak dan Hati?
Kecerdasan emosi (EQ) bukanlah hal sepele. Daniel Goleman menegaskan, EQ mencakup kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, serta kemampuan mengelola hubungan. Tanpa itu, seorang pejabat hanya menjadi pemilik jabatan yang penuh arogansi.

Kita bisa melihat tanda-tanda rendahnya EQ pada banyak pejabat belakangan ini (dan semoga saja mereka belajar setelah ini). Misalkan:
*Membuat statement sembarangan yang memicu amarah, lalu buru-buru diralat seolah masalah selesai.
*Tidak hadir ketika rakyat susah, justru menghilang di persembunyian atau lari keluar negeri.
*Sibuk menari dan berpesta dengan tunjangan tinggi, sementara rakyat bergulat dengan kebutuhan sehari-hari.
*Selalu menepuk dada saat ada keberhasilan, tetapi menyalahkan orang lain saat terjadi kegagalan.
*Haus pujian, tak mau terima kritik, dan merasa selalu benar.

Semua itu adalah gejala rendahnya kecerdasan emosi, dan dampaknya sangat nyata. Rakyat merasa tidak dihargai. Amarah rakyat makin besar. Kerugian ekonomi dan sosial pun muncul, hanya karena kalimat yang salah tempat.

EQ Itu Sederhana, Tapi Kenapa Pejabat Susah Mempraktekkannya?

Seorang pejabat yang cerdas bukan hanya dinilai dari kepintaran logika dan argumentasinya. Bukan cuma pintar berdialetika dan orasi di atas podium. Kecerdasan intelektual saat bicara memang penting (biar jawabannya nggak tulalit). Tapi retorika tanpa kecerdasan emosi, semuanya bisa runtuh. Dengan EQ tinggi, pejabat akan mampu menahan diri. Tahu ada komentar yang tidak perlu dikeluarkan. Tahu memilih diksi yang tepat. Tahu bagaimana merangkul rakyat dengan empati, dan menenangkan keadaan di tengah gejolak.

Kita bisa membayangkan, betapa berbeda hasilnya jika seorang pejabat, alih-alih menantang rakyat, memilih untuk berkata: “Kami berada di pihak rakyat, kami akan segera benahi dan lakukan sesuatu untuk wujudkan bahwa kami mendengar keluhan Anda.” Dan hebatnya, rakyatpun melihat bahwa itu bukan retorika dan kalinat pemanis. Hari berikutnya kalimat itu pun mulai kelihatan wujudnya. Aturan baru, perbaikan dan wujud nyata. Masyarakat pun akan jadi percaya.

Belajar Yuk dari Sejarah
Arogansi selalu bikin marah. Sebaliknya kerendahatian selalu menciptakan simpati. Itulah yang kita pelajari dari para pemimpian bangsa, termasuk di negeri ini, yang akhirnya gagal dan lengser.

Kita selalu diingatkan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang belajar dari sejarahnya. Kerusuhan 1998 seharusnya menjadi alarm keras bahwa rakyat yang muak, dan terinjak-injak perasaannya bisa bergerak serentak dan mengubah jalannya bangsa. Jika hari ini pejabat kembali mengulang kesalahan dengan arogansi dan ketidakpekaan, maka jangan salahkan rakyat bila kepercayaan itu hilang.

Indonesia, tidaklah kekurangan orang pintar. Tetapi pintar sekaligus matang emosinya, itu yang langka. Rakyat tidak menuntut pejabat sempurna kok. Tetapi mereka berharap pejabat memiliki empati, kepekaan, dan kesadaran bahwa setiap kata adalah amanah.

Sebagai penutup, marilah kita refleksikan bersama.
Pejabat perlu punya EQ-nya. Sebenarnya juga SQ, spiritual quotient-nya pula. Karna amanah rakyat adalah amanah dari Tuhan pula. Tanpa itu, negara akan bayar ongkosnya. Celakanya, rakyat pula yang akan ikut membayar harganya, gara-gara pejabat tak cerdas model ini.

Dalam hati kita perlu mengheningkan diri dan berdoa. Kita tak ingin sejarah kelam 1998 berulang. Mari kita ingatkan, dorong, dan doakan agar para pemimpin bangsa ini belajar satu hal penting. Cerdaslah spiritual. Cerdaslah emosi. Karena tanpa itu, kekuasaan hanyalah panggung arogansi yang menunggu runtuh. Sejarah kita sudah banyak membuktikannya.